Sabtu, 26 Mei 2018

Kasau Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Belarus

✈️ Belarus Tawarkan Pemeliharaan Berat dan Rudal Pesawat Sukhoi✈️ Berbagai persenjataan Sukhoi TNI AU

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Belarus untuk Indonesia H.E. Mr. Valery Kolesnik di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (25/5/2018).

Kasau sangat mengapresiasi kunjungan Dubes Belarus untuk Indonesia yang dimaksudkan untuk mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin baik selama ini dan menyampaikan ucapan terima kasih karena Belarus telah ikut ambil bagian dalam perawatan pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU.

Belarus merupakan negara sahabat yang juga sekaligus sebagai mitra TNI AU di bidang pertahanan, seperti pemeliharaan tingkat berat dan system upgrade pesawat tempur Sukhoi di fasilitas 558 Aviation Repair Plant,” kata Kasau.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pemeliharaan 2 unit pesawat Sukhoi, dan saat ini sedang dilaksanakan pemeliharaan 2 unit pesawat Sukhoi Su-30MK yang akan selesai pada bulan September 2018.

Sementara itu, Dubes Kolesnik mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Belarus semakin erat khususnya di bidang pertahanan yang dibuktikan dengan adanya kerja sama di bidang pemeliharaan pesawat tempur Sukhoi TNI AU di Belarus. Ia juga menawarkan kerja sama di bidang pertukaran Taruna/Cadet Akademi Angkatan Udara kedua negara.

Saat ini Belarus memiliki kemampuan yang luas di bidang industri pertahanan, bukan hanya di bidang pemeliharaan pesawat namun juga sudah mampu memproduksi berbagai alutsista diantaranya peluru kendali dari udara ke udara jarak menengah serta teknologi optik untuk penginderaan pasukan khusus,” ujar Dubes Kolesnik.

Menanggapi hal tersebut, Kasau menyambut baik tawaran pertukaran Taruna AAU dengan Taruna Akademi Angkatan Udara Belarus dan akan mengkaji lebih lanjut metode pertukaran yang akan digunakan.

Terkait produk peluru kendali udara ke udara jarak menengah di atas 20 km buatan Belarus, Kasau menyampaikan bahwa TNI AU saat ini dalam tahap pengembangan kekuatan dan perlu memiliki peluru kendali jarak menengah, khususnya untuk pesawat tempur Sukhoi.

Pada kesempatan tersebut, Kasau didampingi Aspam Kasau Marsda TNI Dwi Fajariyanto, Aslog Kasau Marsda TNI Eko Supriyanto, S.E., M.M., dan Kadispenau Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga, M.M., Sedangkan Dubes Belarus didampingi staf Kedubes Belarus Mr. Glen Krykanov.

  ✈️ Bisnis Metro  

Jumat, 25 Mei 2018

KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 Ikuti Patkor Indindo 31

KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 (Very Wahyudi)

Unsur Koarmada I yang terdiri dari KRI Sultan Thaha Syaifudin-376 Satkor Koarmada I dan Pesawat udara TNI Angkatan Laut P-8304 dimana kedua unsur tersebut BKO Guskamla Koarmada I mengikuti kegiatan Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indindo 31 Tahun 2018 di perairan perbatasan Indonesia dan India.

Kegiatan Patkor yang dilaksanakan setiap tahunnya tersebut bertujuan untuk menciptakan opini positif dalam upaya mewujudkan keamanan di laut, sehingga memberikan rasa aman bagi pengguna laut terutama bagi kapal-kapal yang akan memasuki perairan Selat Malaka.

Dalam kegiatan Patkor yang ke-31, KRI STS-376 melaksanakan berbagai persiapan di Sabang, diantaranya bekal ulang logistik, pemantapan kondisi teknis dan pesawat pendukung serta melaksanakan dril-dril latihan para prajurit yang akan dilaksanakan selama Patkor.

Pada hari Selasa 22 Mei 2018 KRI STS-376 bertolak dari Sabang menuju Port Blair India. Dalam kegiatan Patkor Indindo ke-31 tersebut, sebagai Senior Officer dari TNI AL adalah Danguskamlaarmada I Laksamana Pertama TNI Dafit Santoso dengan Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Kolonel Laut (P) Edi Haryanto yang kesehariannya menjabat sebagai Danlanal Sabang.

Selama melaksanakan Patkor di laut, direncanakan KRI STS-376 akan menggelar latihan bersama dengan Kapal Perang India Navy diantaranya Passing Exercise (Passex), latihan Manuver Taktis (Mantak), latihan Replenishment At Sea (RAS) serta latihan Visit Board Search and Seizure (VBSS). Sementara selama di pangkalan Port Blair India, akan diisi berbagai kegiatan olahraga bersama, malam seni budaya dan culture programme.
 

  TNI AL  

Helikopter AS565 MBe Panther

AKS Milik TNI ALHelikopter AS565 MBe Panther

TNI AL baru saja menerima dua unit Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam (AKS). Dirangkum dari berbagai sumber, inilah kecanggihan Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam milik TNI-AL.

 1. Bodi Ringan

Helikopter AS565 sangat ringan karena mempunyai bobot maksimum saat take off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fibre yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter.

Nomex juga dikenal sebagai bahan tahan api. Rotorhead dengan empat bilah baling-baling utama menggunakan bahan serat gelas Starflex. Posisi pilot juga ditingkatkan keamanannya dengan kursi yang dapat menahan tekanan gravitasi hingga 20 g.

 2. Dapat Terbang dalam Kondisi Cuaca Apapun

AS565 Panther disokong dua mesin turboshaft Turbomeca Arriel 2C. Masing-masing mesin punya kekuatan 635 kW. Dengan mesin ini, Panther memiliki performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apa pun, termasuk panas dan di ketinggian.

Kendali mesin digital dengan otoritas penuh memungkinkan starter mesin secara otomatis dan menjamin operasional mesin sesuai batas akselerasi, torque dan suhu.

Panther dapat melakukan hovering hingga ketinggian 2.600 meter, bicara tentang kecepatan, Panther dapat melesat hingga 285 km per jam.

 3. Mendeteksi Keberadaan Musuh Lebih Luas

Panther memiliki daya jangkau deteksi keberadaan kapal selam musuh yang lebih luas. Sebab, helikopter ini memiliki dipping sonar L-3 Ocean Systems DS-100 Helicopter Long-Range Active Sonar (HELRAS).

HELRAS menggunakan frekuensi rendah dengan resolusi tinggi pada sistem Doppler dan rentang gelombang panjang untuk mendeteksi keberadaan kapal selam dari jarak jauh.

Khususnya dengan perangkat DS-100, dirancang ideal untuk melakukan redetection, melokalisir sasaran, dan melancarkan serangan torpedo di perairan dalam dan dangkal.

 4. Dilengkapi dengan Dua Torpedo

Sebagai penghancur kapal selam, helikopter ini dilengkapi dengan dua torpedo.

Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah MK46 dari Amerika Serikat dapat menjadi bagian dari ASROC (Anti-Submarine ROCket) dan ranjau CAPTOR yang menggunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo ketika mendeteksi musuh dan torpedo jenis A.244.

Helikopter ini juga memiliki stabilitas yang baik untuk mendarat di atas kapal perang.
 

  Merdeka  

KSAL Baru Berharap Kapal Selam Ketiga RI Rampung Tahun 2019

Perakitan kapal selam kerjasama dengan DSME [said didu]

Kepala Staf Angkatan Laut yang baru Laksamana Siwi Sukma Adji akan memperioritaskan penyelesaian pembuatan kapal selam ketiga. Menurut Siwi, seluruh proses pembuatan kapal, dilakukan PT PAL.

"Sekarang kan ada kapal selam yang dibangun di PT Pal itu diprioritaskan. Karena itu dibangun di Indonesia full. Itu yang ketiga. Untuk membangun kapal selam, manusia dan teknologinya itu kan harus disiapkan," katanya seusai dilantik oleh Presiden Jokowi, di komplek Istana Negara, Jakarta (23/5).

Siwi menjanjikan proses pembuatan kapal selam ketiga tersebut pada tahun 2019. Sehingga, sambungnya, dapat mendukung program penguatan alutista Indonesia. "Diharapkan secepatnya, tahun 2019 sudah selesai," katanya.

Menurut Siwi pengadaan kapal selam bertujuan untuk mengamankan laut dan mendukung poros maritim. "Mengamankan jalur distribusi poros maritim itu sendiri. Mengamankan kemananan, nyaman bagi pengguna laut. Situasi kemanan kita ciptakan bahwa semua kapal-kapal di laut, navigasi semua aman," katanya.

Sebelumnya TNI AL telah mendapatkan dua kapal selam baru yaitu KRI Ardadedali 404 pekan lalu dan KRI Nagapasa 403 bulan Agustus tahun lalu. Keduanya merupakan pesanan pemerintah Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) yang diproduksi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korsel.
 

  Gatra  

Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Penjelasan PanglimaRevisi UU Antiterorisme yang segera disahkan akan mengakomodasi pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme--yang diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan mekanisme pelibatan TNI melalui perpres itu.

Selama ini TNI baru bisa terlibat menangani terorisme jika diminta perbantuan oleh Polri. Dengan UU Antiterorisme yang akan segera disahkan serta perpres yang mendukung, Marsekal Hadi mengatakan, TNI bisa terlibat langsung tanpa diminta perbantuan oleh Polri.

"Tidak, sudah, kalau seperti ini sudah bisa," ujar Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Hadi mengatakan nantinya TNI bisa bergerak sejak tahapan pencegahan. TNI, disebut Hadi, harus melakukan tiga tugas mereka.

"Kita mulai dari pencegahan, kemudian penindakan dan pemulihan. Jadi kita melihat kalau sudah ada tanda-tanda mengarah pada serangan, itu kita sudah mulai bertindak. TNI harus melakukan fungsi itu, penangkal, penindak, dan pemulih," sebut Hadi.

Hadi juga mengomentari soal penghilangan frasa negara dalam definisi terorisme RUU Antiterorisme. Menurut Hadi, itu akan membuat TNI lebih leluasa dalam bergerak.

"(Frasa negara dihilangkan) tapi dalam konsiderannya sudah masuk. Konsiderannya sudah masuk di dalamnya itu adalah untuk keamanan negara, sudah ada. Nanti dalam penjabarannya, di dalam peraturan presiden, akan kita detailkan lagi di sana," ujar Hadi.

"Lebih leluasa, iya, di dalam drafnya kita masukkan semuanya," imbuhnya.

Dalam RUU Antiterorisme, BNPT disebut jadi leading sector penanggulangan terorisme. Hadi mengatakan TNI tetap akan melakukan operasi sendiri.

"Itu nanti ya, tapi yang jelas nanti kita akan bikin operasi tersendiri," ucap Hadi.

 Perpres RUU Antiterorisme Tak Perlu Persetujuan DPR 

Setelah RUU Antiterorisme disahkan besok, Jumat (25/5), tim pemerintah segera mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perpres pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut perpres yang diterbitkan Jokowi tak memerlukan persetujuan DPR.

"Kan pembuatan itu kan harus presiden dan presiden tidak perlu persetujuan DPR," ujar Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2018).

Andai ada rapat konsultasi dengan DPR, hasil keputusan rapat itu sifatnya tidak mengikat. Sebab, perpres merupakan keputusan penuh presiden.

"Bahwa kita nanti bicara secara informal, itu boleh saja. Karena perpres keputusan presiden," tutur Yasonna.

Pemerintah dan DPR malam ini telah menyepakati revisi atas UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. RUU Antiterorisme akan disahkan lewat sidang paripurna DPR pada Jumat (25/5).

Rumusan 23 Mei 2018 Alternatif II:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. (rvk/rvk)

   detik  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...